Radio VIS FM Banyuwangi
BPJS Ringankan Pembayaran Tunggakan JKN Lebih dari 6 Bulan
visfm.com, Banyuwangi – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggulirkan program keringanan pembayaran tunggakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau relaksasi tunggakan. Berdasarkan Peraturan Presiden... BPJS Ringankan Pembayaran Tunggakan JKN Lebih dari 6 Bulan

visfm.com, Banyuwangi – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggulirkan program keringanan pembayaran tunggakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau relaksasi tunggakan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64/2020 pasal 42 ayat 3a dan 3b, disebutkan bahwa BPJS Kesehatan memberikan keringanan pembayaran tunggakan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) yang memiliki tunggakan lebih dari 6 bulan tunggakan iuran, dengan sisa tunggakan yang wajib dilunasi paling lambat Desember 2021.

Hal itu disampaikan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari dalam Media Workshop dan Anugerah Lomba Karya Jurnalistik 2020 hari kedua, Jum’at (23/10/2020).

“Dengan adanya program ini, para peserta JKN bisa melakukan pendaftaran di kanal yang telah di tetapkan. Selanjutnya, melakukan pembayaran tagihan relaksasi tunggakan pada bulan berjalan minimal 6 bulan plus 1 bulan berjalan,” papar Andayani.

Selain itu kata Andayani, peserta melakukan pembayaran iuran bulan berikutnya secara rutin paling lambat tanggal 10 setiap bulan sesuai tagihan.

“Serta membayar sisa tunggakan dengan cara melunasi atau memanfaatkan Program Cicilan paling lambat Desember 2021,” tuturnya.

Andayani mengaku, hingga 9 Oktober 2021, program ini telah dimanfaatkan oleh 447 Badan Usaha dan 85.482 peserta mandiri.

Dalam kesempatan ini, Andayani juga menyampaikan jumlah pemanfaatan Mobile JKN yang merupakan aplikasi berbasis mobile untuk memudahkan peserta melakukan transaksi administrasi, mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan.

“Secara nasional, peserta yang memanfaatkan perubahan alamat pada Mobile JKN sebanyak 836.922, perubahan FKTP 1.745.436, perubahan kelas 774.127, pendaftaran 508.186, permintaan informasi 214.543 dan pengaduan sebanyak 34.879,” papar Andayani.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi meminta berbagai pelayanan fasilitas kesehatan saat pandemi harus terus di perhatikan. Seperti, faskes harus konsisten menjaga pelayanan sesuai standar dan tidak ada alasan menurunkan pelayanan.

“Standar pelayanan harus plus, guna mengantisipasi pandemi Covid-19 plus protocol kesehatan,” ungkap Tulus.

Faskes harus mengoptimalkan pelayanan berbasis digital, untuk mengurangi kontak langsung dengan pasien atau calon pasien.

“Serta dengan berbasis pelayanan digital itu, faskes juga bisa mengoptimalkan pelayanan preventif promotif,” pungkasnya.

ILEX VIS

ILEX VIS

Reporter harian Radio VIS FM Banyuwangi.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *